Homeberita

Penggantian Alat Kelengkapan Senin, 08 Januari 2018 | 10:22:34 WIB | Press

Selasa, 08 Januari 2019 | 14:18:27 WIB | Berita
Penggantian Alat Kelengkapan Senin, 08 Januari 2018 | 10:22:34 WIB | Press Release

SEPULUH TUGAS DPRD

 

Sarilamak- Bagi anggota DPRD,tahun 2018 adalah tahun politik yang mengantarkan kepada Pemilu tahun 2019. Dan pada tahun 2018 merupakan tahun ke-3 dalam melaksanakan RPJMD (2016-2021) yang didalamnya telah memuat tujuan dan target sasaran pembangunan sehingga apapun kebijakan yang akan dibuat antara DPRD Lima Puluh Kota dengan Pemerintah Daerah harus berpihak kepada rakyat.

“ pada tahun 2018, ""https://newrevive.detik.com/delivery/lg.php?bannerid=0&campaignid=0&zoneid=642&loc=https%3A%2F%2Fnews.detik.com%2Fberita%2F3620226%2Fjokowi-2018-tahun-politik-kebijakan-menteri-harus-memihak-rakyat&referer=https%3A%2F%2Fwww.bing.com%2F&cb=a5e8d581d0""setiap kebijakan dan rekomendasi yang dibuat bersama antara DPRD Limapuluh Kota dan Pemerintah daerah harus jelas keberpihakannya kepada rakyat , hal ini untuk mengejar target-target yang telah ada tertuang dalam RPJMD serta di tahun 2018 supaya OPD mempercepat pelaksanaan pembangunan supaya lebih cepat dimanfaatkan oleh masyarakat “ ujar Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.SH ketua DPRD Limapuluh Kota tokoh kharismatik dari Partai Golkar di ruangan kerjanya , Jumat (5/1).

 

Ditambahkannya “ DPRD, sebagai salah satu lembaga daerah yang memiliki kedudukan tinggi sebagai legislatif, sudah pasti DPRD memiliki beberapa fungsi dan juga tugas dan wewenang tertentu sebagai amanah Pasal 154 UU No.9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas UU No.23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Untuk itu, melaksanakan hal tersebut pada tahun 2018 seluruh anggota Alat Kelengkapan DPRD Limapuluh Kota dilaksanakan rotasi yang bertujuan untuk mempercepat setiap pembahasan yang diajukan oleh Pemerintah Daerah kepada lembaga DPRD Limapuluh Kota” Ujar Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.SH

 

“ Ada  sepuluh tugas dan wewenang penting yang berhubungan dengan fungsi-fungsi DPRD di dalam pemerintahan, yaitu (1) Membentuk peraturan daerah, (2).Membahas dan memberikan persetujuan anggaran bersama dengan pemimpin, (3).Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda, (4).

Memilih Bupati dan Wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan. (5). Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian. Sejalan dengan tugas dan wewenang kelima memilih Bupati dan Wakil Bupati , maka tugas dan wewenang keenam adalah mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian bupati/ wakil bupati kepada menteri melalui Wewenang gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan atau pemberhentian, (6). Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintahan daerah Kabupaten Limapuluh Kota terhadap rencana perjanjian internasional di daerah yaitu perjanjian antara Pemerintah Pusat dan pihak luar negeri yang berkaitan dengan kepentingan Daerah kabupaten Limapuluh Kota, (7). Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja internasional yang dilakukan oleh pemerintah Daerah Kabupaten Lima puluh Kota, (8).Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) bupati  dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Limapuluh Kota,(9).Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan daerah. Dan yang ke (10) adalah  Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang undangan. “ terang Safaruddin Dt. Bandaro Rajo.SH.

 

****

 

HEMMY SETIAWAN , AMRIL.B DAN AKRIMAL ADHAM DIPERCAYA SEBAGAI KETUA KOMISI

 

SARILAMAK - Dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Limapuluh Kota pemilihan anggota Alat Kelengkapan DPRD (Komisi, Badan Anggaran (Banggar), Badan Musyawarah (Bamus), Badan Pembentukan Perda (Bapemperda)dan Badan Kehormatan (BK) dan pengesahan perubahan alat kelengkapan DPRD Limapuluh Kota . Rapat dipimpin Ketua DPRD, Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi Sastri Andiko, SH dan Deni Asra,S.Si (Wakil Ketua DPRD), Kamis (4/1/2018).

 

Komisi merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD . Hemmy Setiawan yang diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Fraksi PDIP & PKB  yang terkenal orator dan disiplin mengemban jabatan sebagai ketua komisi I. Kemudian  Amril.B yang dikenal tegas dan berani juga dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dari Fraksi PDIP & PKB dipercaya sebagai ketua komisi II dan sementara Akrimal Adham SH yang dikenal sederhana dan amanah dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) dipercayakan sebagai ketua komisi III DPRD Kabupaten Limapuluh Kota.

 

Ketiganya terpilih setelah melalui usulan dari sejumlah fraksi  di DPRD dan rapat serta voting anggota terpilih. Setelah terpilih, anggota DPRD menggelar rapat paripurna penetapan ketiganya sebagai ketua komisi Kamis (4/1) lalu. Ketiganya terpilih setelah melalui beberapa tahapan. Mulai dari rapat dan pemilihan fraksi-fraksi, lalu dibawa ke rapat paripurna.

 

Dengan terpilihnya para kader partai yang mengisi jabatan di AKD tersebut Safaruddin Dt.Bandaro Rajo, berharap ketua komisi terpilih mampu menjalankan tugas dan fungsi sesuai bidang masing-masing. Khususnya, dibidang dan fungsi pengawasan. Ketua dan Politisi Golkar itu juga berharap, ketiganya mampu membangun dan menjalin komunikasi dengan pemerintah daerah melalui OPD yang bermitra dengan komisi-komisi.

Dengan komunikasi dan sinergitas yang baik, Safaruddin yakin program dan pembangunan pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota lebih mudah dicapai. "Tentunya kami berharap mereka (ketua komisi) meningkatkan fungsi sesuai bidang masing-masing. Khususnya bidang pengawasan. Dengan koordinasi dan komunikasi yang baik, kami yakin kedepannya program dan visi misi akan lebih mudah dicapai," harap Safaruddin.

 

Adapun Nama Komisi I dengan susunan sebagai berikut : Hemmy Setiawan (ketua) dari Fraksi PDIP &PKB, H. Yos Sariadi, S.Ag (wakil Ketua) dari Fraksi PKS &PBB dan Riko Febrianto (sekretaris) dari Fraksi Golkar dengan anggota sebagai berikut : Hj. Aida, SH dari Fraksi Demokrat, Irdapel Masrizal dari Fraksi Gerindra, H. Ermizal Jalinus, SE dari Fraksi PPP, Suriadi dari Fraksi Hanura, Bahrul Edial,ST dari Fraksi PAN, Wendi Chandra , ST dari Fraksi Demokrat, dan Hardedi, S.Sos dari Fraksi PKS & PBB dibawah koordinator wakil ketua DPRD Deni Asra ,S.Si dari Fraksi Gerindra.

 

OPD mitra dari komisi I adalah  :  Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Inspektorat, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Satuan Polisi Pamong Praja, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa/ Nagari, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, Kesatuan Bangsa dan Politik dan Kecamatan.

 

 

Kemudian aggota Komisi II dengan susunan sebagai berikut : Amril B Dt Tan Bagindo (ketua) dari Fraksi PDIP & PKB, Yosrizal Dt. Permato (wakil ketua) dari Fraksi PAN, H. Wadi Munir, S. Ag (sekretaris) dari Fraksi PKS & PBB dengan anggota Ir. Afri Yunaldi, IPM dan Dela Ermaifa, S.Psi dari Fraksi Golkar, Yusnir, BA dari Fraksi Demokrat, Irmantedi dan Irwin Idrus dari Fraksi Gerindra, Drh. Harmen dan Wirman Dt.Pangeran Nan Putiah, SH dari Fraksi PPP, Drs. Epi Suardi dari Fraksi Hanura dan H.Darlius dari Fraksi PDIP &PKB. Koordinator Komisi II adalah Sastri Andiko, SH (Wakil Ketua DPRD) dari fraksi Demokrat.

 

OPD Mitra Komisi II adalah : Badan Keuangan, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Dinas Pemadam Kebakaran, Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga, Dinas Lingkungan Hidup, Perumahan Rakyat dan Permukiman, Dinas Komunikasi dan Informatika dan Dinas Perhubungan.

 

Kemudian Komisi III  dengan susunan sebagai berikut : Akrimal Adham, SH (Ketua) dari Fraksi PAN ,  Ir. Yakubis (wakil Ketua) dari Fraksi PKS & PBB  dan H. Mhd. Ridha Illahi, S.Pt (sekretaris) dari Fraksi PDIP &PKB dan anggota sebagai berikut : Syamsul Mikar dan Putra Satria Veri dari Fraksi Golkar, Marshal, B,Ac dari Fraksi Demokrat, Virmadona, S.Sos dari Fraksi Gerindra, Dra. Ridhawati dari Fraksi PPP, Tedy Sutendi, SH, MH dan H.Chandra dari Fraksi Hanura. Koordinator dari Komisi III adalah  Safaruddin Dt. Bandaro Rajo ,SH Ketua DPRD dari Fraksi Golkar.

 

OPD Mitra Komisi III adalah  : Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana,Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu,  Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja,  Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan, Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan,  Dinas Perikanan, Dinas Pangan, RSUD dr. Ahmad Darwis, Perusahaan Daerah Air Minum dan Perusahaan Daerah.

 

***** 

 

BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

 

SARILAMAK - Dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Limapuluh Kota pemilihan anggota Badan Anggaran (Banggar) dan pengesahan perubahan alat kelengkapan DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD, Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi Sastri Andiko, SH dan Deni Asra,S.Si ( Wakil Ketua DPRD), Kamis (4/1/2018).

 

Anggota Banggar DPRD Limapuluh Kota tahun 2018 : Ketua Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH  dari Fraksi Golkar, Sastri Andiko, SH dari fraksi Demokrat  dan Deni Asra, S.SI dari Fraksi Gerindra yang beranggotakan sebagai berikut : Riko Febrianto, SH, Syamsul Mikar dari Fraksi Golkar, Aida, SH dan Wendi Chandra, ST dari fraksi Demokrat  , Irdapel Masrizal, A.Md dan Irwin Idrus dari Fraksi Gerindra, Drh. Harmen dan  Wirman Dt.Pangeran Nan Putiah, SH dari Fraksi PPP,  H. Chandra dan Suriadi dari Fraksi Hanura, Akrimal Adham, SH dari fraksi PAN, Mhd. Ridha Ilahi, S.Pt dan Amril B Dt Tan Bagindo dari Fraksi PDIP & PKB, Yos Sariadi, S.Ag dan Ir. Yakubis dari Fraksi PKS & PBB.

 

“Badan Anggaran (Banggar) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa keanggotaan DPRD. Susunan keanggotaan Banggarditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi, Komisi dan Pimpinan DPRD. Susunan Keanggotaan Banggarditetapkan dengan keputusan DPRD terdiri atas Pimpinan DPRD, utusan Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah anggotanya dengan memperhatikan keterwakilan komisi sebanyak-banyaknya tidak melebihi ½ (setengah) dari jumlah anggota DPRD.”  Ujar Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH  dari Fraksi Golkar

 

Ketua dan Wakil Ketua DPRD karena jabatannya adalah Ketua dan Wakil Ketua Banggar merangkap Anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya adalah Sekretaris Banggar bukan Anggota. Keanggotaan Banggar dan perpindahannya ke alat kelengkapan DPRD lainnya atas dasar usulan fraksi dan dapat dilakukan setiap awal tahun anggaran.” Tukuk Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH 

 

***** 

BADAN MUSYAWARAH (BAMUS)

 

SARILAMAK - Dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Limapuluh Kota pemilihan anggota Badan Musyawarah (Bamus) dan pengesahan perubahan alat kelengkapan DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD, Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi Sastri Andiko, SH dan Deni Asra,S.Si (Wakil Ketua DPRD), Kamis (4/1/2018).

 

Anggota Bamus DPRD Limapuluh Kota tahun 2018 : Ketua Safaruddin Dt. Bandaro Rajo  dari Fraksi Golkar,SH Sastri Andiko, SH dari fraksi Demokrat  dan Deni Asra, S.SI dari Fraksi Gerindra yang beranggotakan sebagai berikut : Marshal, Bac dari fraksi Demokrat  , Afri Yunaldi, IPM dan Putra Satria Veri dari Fraksi Golkar,Yusnir, BA dari Fraksi Demokrat ,Virmadona, S.Sos dan Irmantedi dari Fraksi Gerindra, Dra. Ridhawati dan H. Ermizal, J dari Fraksi PPP,Drs. Epi Suardi dan Tedy Sutendi, SH, MH dari fraksi Hanura, Yosrizal Dt. Permato dari Fraksi PAN ,H. Darlius dan Hemmy Setiawan dari Fraksi PDIP & PKB, dan Wardi Munir dari Fraksi PKS & PBB.

 

“Badan Musyawarah (Bamus) merupakan alat kelengkapan DPRD bersifat tetap yang dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pemilihan Anggota Bamus ditetapkan dalam rapat paripurna setelah terbentuknya Fraksi-fraksi, Pimpinan DPRD, Komisi dan Badan Anggaran. Bamus terdiri dari unsur-unsur Fraksi berdasarkan perimbangan jumlah Anggota dan sebanyak-banyaknya tidak lebih dari ½ (setengah) dari jumlah Anggota DPRD. Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD karena jabatannya, adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua Bamus merangkap Anggota. Sekretaris DPRD karena jabatannya, adalah Sekretaris Bamus bukan Anggota. Bamus di bantu oleh Sekretariat DPRD yang secara fungsional dilaksanakan oleh Sekretaris DPRD.” Ujar Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH  dari Fraksi Golkar

*****

HJ.AIDA  SH  DIPERCAYA MENJADI  KETUA BAPEMPERDA

 

SARILAMAK - Dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Limapuluh Kota pemilihan anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) dan pengesahan perubahan anggota Alat Kelengkapan DPRD. Rapat dipimpin Ketua DPRD, Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi Sastri Andiko, SH dan Deni Asra,S.Si ( Wakil Ketua DPRD), Kamis (4/1/2018).


Dalam proses pemilihan yang di usulkan oleh 8 Fraksi ditetapkan dengan rapat angota Hj, Aida (ketua) dari fraksi Demokrat dan Yosrizal Dt. Permato (wakil ketua) dari Fraksi PAN dengan anggota sebagai berikut : Syamsul Mikar dan Dela Ermaifa, S.Psi dari fraksi Golkar, Wendi Chandra, ST dari Fraksi Demokrat, Irmantedi dan Irdapel Masrizal,A.Md dari fraksi Gerindra, H. Ermizal, J dari Fraksi PPP, Suriadi dari Fraksi Hanur , ahrul Edial, ST dari Fraksi PAN, Mhd. Ridha Ilahi, S.Pt dari Fraksi PDIP /PKB dan Hardedi, S.Sos dari Fraksi PKS dan PBB.

 

“ Adapun  tugas  Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) merupakan Alat Kelengkapan DPRD yang bersifat tetap, dibentuk dalam Rapat Paripurna DPRD dan ditetapkan dengan Keputusan DPRD. Susunan dan keanggotaan Badan Pembentukan Perda dibentuk pada permulaan masa keanggotaan DPRD dan permulaan tahun sidang. Jumlah anggota Badan Pembentukan Perda ditetapkan dalam Rapat Paripurna menurut perimbangan dan pemerataan jumlah anggota komisi. Jumlah anggota Badan Pembentukan Perda setara dengan jumlah anggota satu komisi. Anggota Badan Pembentukan Perda diusulkan oleh masing-masing fraksi. “ Ujar Ketua DPRD Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo SH  dari Fraksi Golkar

 

Pimpinan Badan Pembentukan Perda terdiri dari 1 (satu) orang Ketua dan 1 (satu) Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Pembentukan Perda berdasarkan prinsip musyawarah untuk mufakat. Sekretaris DPRD karena Jabatannya adalah Sekretaris Badan Pembentukan Perda dan bukan sebagai anggota.

 

 

***** 

 

WARDI MUNIR  KEMBALI  TERPILIH  SEBAGAI  KETUA  BK

 

SARILAMAK - Dalam rapat paripurna yang digelar oleh DPRD Limapuluh Kota pemilihan anggota Badan Kehormatan (BK) dan pengesahan perubahan anggota Alat Kelengkapan DPRD . Rapat dipimpin Ketua DPRD, Limapuluh Kota Safaruddin Dt. Bandaro Rajo, SH yang didampingi Sastri Andiko, SH dan Deni Asra,S.Si ( Wakil Ketua DPRD), Kamis (4/1/2018).


Dalam proses pemilihan yang di usulkan oleh 8 Fraksi dan selenggarakan secara Votting dengan hasil penghitungan suara yang dilakukan Sekretaris DPRD, M.Dharma Wijaya disaksikan anggota dewan, terpilih 5 anggota BK, yakni Wardi Munir dari Fraksi PKS &PBB meraih 19 suara, Riko Febrianto dari Fraksi Golkar meraih 17 suara, Amril B Dt Tan Bagindo dari Fraksi PDIP & PKB meraih 16 suara, Dra. Ridhawati dari Fraksi PPP meraih 15 suara dan Marshal, Bac dari fraksi Demokrat  meraih 15 suara. H.Chandra dari Fraksi Hanura meraih 13 suara, Bahrul Edial,ST dari Fraksi PAN meraih 12 suara dan Irwin Idrus meraih 8 suara.

 

Dari delapan nama tersebut, dipilih 5 nama untuk anggota BK dan terpilih Wardi Munir sebagai Ketua BK dan Riko Febrianto sebagai wakil ketua dengan anggota Amril B Dt Tan Bagindo , Dra. Ridhawati dan Marshal, Bac

 

Ketua DPRD Limapuluh Kota, Safaruddin Dt.Bandaro Rajo SH mengatakan, sesuai dengan Tatib DPRD Limapuluh Kota, BK merupakan alat kelengkapan dewan yang bersifat tetap yang dibentuk dan ditetapkan dengan keputusan DPRD. Sementara jumlah anggota BK sebanyak 5 orang. 

"Adapun tugas dan wewenang BK adalah mengamati, mengavaluasi disiplin, etika dan moral para anggota DPRD dalam rangka menjaga mertabat dan kehormatan sesuai dengan kode etik. Kemudian meneliti dugaan pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD terhadap peraturan Tatib dan Kode Etik serta sumpah/janji," ujar Safaruddin.


Dikatakannya, selanjutnya tugas dan wewenang BK adalah melakukan penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi atas pengaduan pimpinan DPRD dan masyarakat. Kemudian menyampaikan kesimpulan atas hasil penyelidikan, verifikasi dan klarifikasi sebagai rekomendasi untuk ditindaklanjuti oleh DPRD dan menyampaikan rekomendasi kepada pimpinan DPRD berupa rehabilitasi nama baik apabila tidak terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan anggota DPRD.

Penulis  : Saiful.SP Kabag TU, Humas dan Protokoler DPRD Limapuluh Kota

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar
 

Pengumuman

Aspirasi Masyarakat

Kirim Aspirasi

Artikel/Tulisan

Saiful.SP

Hari Jadi Pemerintahan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Kamis, 26 Januari 2017 | 11:18:11 WIB
Saiful SP

Lambang Daerah dan Artinya

Kamis, 26 Januari 2017 | 09:55:48 WIB
DPR Kota Bukittinggi

Download | Link | Kontak | Search | RSS | Indeks | Sitemap |

Copyrights © 2011-2019 • DPRD Lima Puluh Kota - Website Resmi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota • All rights reserved