Homeprofil

Kode Etik

 

KODE ETIK

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

 

 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

 

Menimbang

:

bahwa sesuai dengan amanat pasal 89 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perawakilan Rakyat Daerah Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, maka kode etik diatur dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

 

Mengingat

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956, tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25) ;

2.     Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3.     Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4.     Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 Tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);

5.     Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6.     Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Tata Tertib DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) ;

7.     Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah  (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

8.     Peraturan Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 5);

 

9.     Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota (Lembaran Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Tahun 2014 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

 

 

 

 

 

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

:

PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

 

 

 

BAB I

KETENTUAN UMUM

 

Pasal 1

 

Dalam Peraturan DPRD ini yang dimaksud dengan :

1.     Kabupaten adalah Kabupaten Lima Puluh Kota;

2.     Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Lima puluh Kota;

3.     Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

4.     Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil-Wakil Ketua DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;

5.     Pimpinan Fraksi adalah Ketua, Wakil Ketua dan Sekretaris Fraksi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;

6.     Anggota DPRD selanjutnya disebut Anggota adalah Anggota termasuk  Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota;

7.     Badan Kehormatan adalah alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan bertugas menangani dan menyelesaikan dugaan pelanggaran kode etik dan peraturan tata tertib yang dilakukan oleh anggota DPRD;

8.     Tata Tertib adalah Tata Tertib DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;

9.     Kode Etik DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota selanjutnya disebut Kode Etik adalah acuan kinerja DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berisikan norma-norma atau aturan-aturan yang mengatur tentang sikap, prilaku, tata kerja dan tata hubungan Pimpinan dan Anggota DPRD, hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;

10.  Mitra Kerja adalah baik pemerintah, perseorangan, kelompok, orang lain maupun Badan Swasta;

11.  Rapat adalah semua jenis rapat sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota;

12.  Sidang Badan Kehormatan adalah proses mendengarkan keterangan pengadu dan teradu, memeriksa alat bukti, dan mendengarkan pembelaan teradu terhadap materi pengaduan berdasarkan Tata Tertib dan Kode Etik yang dihadiri pengadu, teradu, saksi, ahli atau pihak lain yang diperlukan oleh BK, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri dilaksanakan dalam sidang Badan Kehormatan;

13.  Perjalanan Dinas adalah perjalanan dinas yang dilakukan oleh Pimpinan dan/atau anggota DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk melaksanakan tugas untuk kepentingan Daerah dalam hubungan pelaksanaan tugas, wewenang dan fungsi DPRD sebagaimana ditetapkan dalam peraturan Perundang - undangan baik yang dilakukan dalam daerah maupun luar daerah;

14.  Rehabilitasi adalah pernyataan pemulihan nama baik Pimpinan dan/anggota DPRD  yang tidak terbukti  melakukan pelanggaran Tata Tertib, Kode Etik dan Sumpah Jabatan sebagaimana yang diadukan;

15.  Pelanggaran adalah perbuatan yang melanggar norma atau aturan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang atau tidak patut dilakukan menurut sumpah jabatan, tata tertib atau kode etik oleh Anggota;

16.  Sanksi adalah hukuman yang diberikan kepada Pimpinan dan/atau Anggota sehubungan dengan pelanggaran;

17.  Keluarga adalah suami atau istri dan anak;

18.  Sanak famili ialah pihak - pihak yang mempunyai hubungan pertalian darah dan semenda sampai 3 (tiga) derajat kesamping;

19.  Kroni adalah teman dekat atau sahabat;

 

BAB II

TUJUAN DAN ASAS

 

Pasal 2

 

(1)    Tujuan disusunnya Kode Etik adalah untuk menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas anggota DPRD serta  membantu anggota DPRD dalam berperilaku melaksanakan setiap tugas, fungsi, wewenang, hak dan kewajiban serta tanggungjawabnya kepada masyarakat, daerah, bangsa dan Negara serta untuk menunjang optimalisasi peningkatan kinerja anggota DPRD.

(2)    Kode Etik berasaskan obyetifitas,  keadilan, kebebasan dan solidaritas serta asas ketidak tahuan terhadap hukum tidak dapat dijadikan alasan untuk tidak bertanggungjawab.

 

 

BAB III

PERILAKU DAN TANGGUNG JAWAB

 

Bagian Kesatu

Sikap dan Perilaku

 

Pasal 3

 

Anggota DPRD harus mempunyai sikap dan perilaku :

a.     Bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berjiwa Pancasila dan taat kepada UUD 1945 serta Peraturan Perundang-undangan ;

b.     Mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa ;

c.      Menjunjung tinggi demokrasi dan hak asasi manusia ;

d.     Memiliki integritas tinggi dan jujur ;

e.      Menegakkan kebenaran dan keadilan ;

f.       Memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras,  asal - usul,  golongan dan jenis kelamin ;

g.      Mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban anggota DPRD daripada kegiatan lain diluar tugas dan kewajiban DPRD;

h.     Mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Tata Tertib DPRD dan Peraturan perundang - undangan ;

i.       Anggota DPRD dilarang melakukan perbuatan Asusila dan Immoral selama menjabat sebagai anggota DPRD.

j.       Menunjukan Profesionalisme sebagai Anggota DPRD dan selalu berupaya meningkatkan kinerjanya.

 

 

 

Bagian Kedua

Tanggung Jawab

 

Pasal 4

 

Tanggung  Jawab Anggota DPRD :

 

a.     Bertanggung Jawab secara moral dengan mempergunakan kekuasaan dan wewenang yang diberikan kepadanya demi kepentingan dan kesejahteraan rakyat;

b.     Bertanggung Jawab secara moral dengan menyampaikan dan memperjuangkan aspirasi rakyat kepada Pemerintah, lembaga atau pihak yang terkait secara adil tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, golongan dan gender;

c.     Bertanggung Jawab secara moral secara kolektif dengan menghormati keberadaan lembaga DPRD;

d.     Anggota DPRD harus mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajibannya sebagai anggota DPRD;

e.     Anggota DPRD dalam setiap tindakannya lebih mendahulukan kepentingan umum dari pada kepentingan pribadi, partai politik, kelompok dan/atau golongan;

f.      Anggota DPRD memberikan keteladanan yang baik ditengah-tengah masyarakat dan tidak melakukan perbuatan, tindakan atau ucapan yang melanggar hukum, etika dan moral yang berlaku di tengah masyarakat serta bekerja berdasarkan kebebasan yang bertanggungjawab demi keselamatan dan ketertiban umum.

 

 

BAB IV

PENYAMPAIAN PERNYATAAN

 

Pasal 5

 

(1)  Pernyataan yang disampaikan dalam rapat, konsultasi, atau pertemuan dan penyampaian hasil - hasil rapat, konsultasi atau pertemuannya adalah pernyampaian dalam kapasitas sebagai Anggota DPRD, Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD atau Pimpinan DPRD.

(2)  Pernyataan di luar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggap sebagai pernyataan pribadi.

(3)  Anggota DPRD yang tidak menghadiri rapat, konsultasi atau pertemuan tidak dibenarkan  menyampaikan hasil - hasil rapat konsultasi atau pertemuan tersebut  dengan mengatas namakan anggota DPRD kepada publik.

(4)  Anggota DPRD melanggar ketentuan apabila menyampaikan pernyataan berupa hasil rapat, konsultasi atau pertemuan kepada publik dengan tidak menghadiri rapat, pertemuan atau konsultasi.

 

 

BAB V

KETENTUAN DALAM RAPAT

 

Pasal 6

 

(1)    Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri secara fisik setiap rapat yang menjadi kewajibannya.

(2)    Anggota DPRD yang berhalangan hadir secara fisik dalam rapat sebagaimana dimaksud ayat (1) harus menyampaikan pemberitahuan kepada pimpinan rapat melalui pimpinan fraksinya.

(3)    Ketidak hadiran anggota secara fisik sebanyak 6 (enam) kali secara berturut-turut dalam rapat paripurna, tanpa izin lisan atau tertulis dari pimpinan fraksi, merupakan suatu pelanggaran kode etik.

(4)    Izin sebagaimana diatur pada ayat (3) pimpinan fraksinya wajib melaporkan kepada Pimpinan Rapat.

 

(5)    Ketidak hadiran anggota dalam Rapat Paripurna dengan alasan politis yang dapat dipertanggung jawabkan oleh yang bersangkutan tidak dianggap suatu pelanggaran.

(6)    Dalam mengikuti rapat :

a.    Anggota DPRD harus berpakaian rapi, sopan, pantas, memakai sepatu serta menggunakan tanda atau pin DPRD;

b.    Anggota DPRD harus melengkapi diri dengan persiapan materi rapat yang akan dibahas.

(7)      Pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal ini dikenakan sanksi atas pertimbangan dan kajian Badan Kehormatan.

 

Pasal 7

 

(1)    Selama rapat berlangsung setiap Anggota DPRD wajib bersikap sopan santun, bersungguh-sungguh menjaga ketentuan dan mematuhi segala tata cara dan ketentuan rapat sebagaimana diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD.

(2)    Selama rapat HP dan alat komunikasi lainnya di non aktifkan.

(3)    Memakai pakaian sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Tata Tertib DPRD atau yang disyaratkan dalam undangan rapat.

 

 

Pasal 8

 

(1)    Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan tertutup untuk umum.

(2)    Anggota DPRD wajib menjaga keputusan rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang telah ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

 

 

BAB VI

PERJALANAN DINAS

 

Pasal 9

 

(1)    Anggota DPRD dapat melakukan perjalanan dinas di dalam atau ke luar daerah dengan pembiayaan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana diatur dalam peraturan perundang - undangan atas persetujuan Pimpinan DPRD.

(2)    Anggota DPRD dilarang membawa keluarga dalam suatu perjalanan Dinas, kecuali dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan atau atas biaya sendiri.

(3)    Anggota DPRD tidak diperkenankan menggunakan fasilitas perjalanan dinas untuk kepentingan di luar tugas DPRD.

(4)    Perjalanan dinas dilakukan dengan menggunakan anggaran sesuai alokasi aggaran yang tersedia.

(5)    Dalam hal perjalanan dinas atas biaya pengundang baik dari dalam maupun luar daerah atau luar negeri, harus dengan persetujuan Pimpinan DPRD.

(6)    Anggota DPRD yang melakukan perjalanan dinas ke luar negeri didasarkan atas ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

 

BAB VII

KONFLIK KEPENTINGAN DAN PERANGKAPAN JABATAN

 

Bagian kesatu

Konflik Kepentingan

 

Pasal 10

 

(1)    Anggota DPRD mempunyai hak suara pada setiap pengambilan keputusan, kecuali apabila rapat memutuskan lain karena yang bersangkutan mempunyai konflik kepentingan dalam permasalahan yang sedang dibahas.

(2)    Sebelum mengemukakan pendapatnya dalam pembahasan suatu permasalahan tertentu, anggota DPRD harus menyatakan dihadapan seluruh peserta rapat apabila ada kepentingan antara permasalahan yang sedang dibahas dengan kepentingan pribadinya adalah diluar kedudukannya sebagai anggota DPRD

(3)    Anggota dilarang menyalahgunakan jabatannya untuk mencari kemudahan dan keuntungan pribadi, keluarga, sanak family, dan kroninya yang mempunyai usaha atau melakukan penanaman modal dalam suatu bidang usaha yang berkaitan dengan keuangan Negara/daerah

(4)    Angggota DPRD dilarang menggunakan jabatannya untuk mempengaruhi proses pengadilan untuk kepentingan pribadi atau pihak lain.

 

Bagian kedua

PERANGKAPAN JABATAN

Pasal 11

 

(1)    Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai :

a.     Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya ;

b.     Hakim pada Badan Peradilan ; atau

c.     Pegawai Negeri Sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian Negara Republik Indonesia, pegawai pada Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, atau badan lainnya yang anggarannya bersumber dari APBN /APBD.

(2)    Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat struktural pada lembaga pendidikan swasta, akuntan publik, konsultan, advokad/ pengacara, notaris, dokter praktek dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan tugas, wewenang dan hak sebagai anggota DPRD.

(3)    Anggota DPRD yang melakukan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib melepaskan pekerjaan tersebut selama menjadi anggota DPRD.

(4)    Anggota DPRD yang tidak memenuhi kewajibannya  sebagaimana dimaksud pada ayat (3), diberhentikan sebagai Anggota DPRD,  berdasarkan hasil Pemeriksaan Badan Kehormatan dan diproses pemberhentiannya melalui partai politik yang bersangkutan atas usul pimpinan DPRD.

 

 

BAB VIII

TATA HUBUNGAN DPRD

Bagian Kesatu

Jenis-jenis Hubungan DPRD

 

Pasal 12

 

Hubungan yang dilakukan  DPRD dalam melaksanakan fungsi,  tugas, hak dan kewajibannya, meliputi :

a.     Hubungan antar anggota;

b.     Hubungan antar anggota dan alat kelengkapan DPRD;

c.      Hubungan anggota dengan mitra kerja;dan

d.     Hubungan anggota dengan konstituen dan berbagai  elemen masyarakat.

 

 

Bagian Kedua

Hubungan Antar Anggota DPRD

 

 

 

Pasal 13

 

(1)    Anggota DPRD wajib saling hormat menghormati sopan dan santun dalam melakukan hubungan antar anggota DPRD selama berada di dalam maupun di luar gedung DPRD.

(2)    Anggota DPRD wajib berkoordinasi dengan anggota DPRD yang lainnya dalam menjalankan tugas, fungsi dan kewenangan anggota DPRD.

Bagian Ketiga

Hubungan antar Anggota dan Alat Kelengkapan DPRD

 

 

Pasal 14

 

(1)    Sesama anggota dan alat kelengkapan DPRD wajib memelihara dan memupuk hubungan kerjasama yang baik, saling mempercayai, menghormati, menghargai, membantu dan pengertian.

(2)    Sesama anggota dan alat kelengkapan DPRD dilarang melakukan persaingan yang tidak sehat.

 

 

Bagian Keempat

Hubungan Dengan Mitra Kerja

Pasal 15

 

(1)    Anggota DPRD wajib bersikap adil, Kritis, terbuka, akomodatif, responsif dan profesional dalam melakukan hubungan dengan mitra kerjanya sesuai dengan Tata Tertib DPRD.

(2)    Anggota DPRD tidak diperkenankan melakukan hubungan dengan mitra kerjanya dengan maksud meminta atau menerima imbalan atau hadiah untuk kepentingan pribadi, golongan dan/atau kelompoknya.

(3)    Jamuan makan, fasilitas pemondokan atau cendramata dari mitra kerja ketika melakukan tugas, bukan merupakan pelanggaran kode etik.

 

Bagian Kelima

Hubungan DPRD dengan konstituen dan

berbagai  elemen masyarakat

 

Pasal 16

 

(1)    Melakukan hubungan kemitraan agar dapat berkomunikasi secara sehat dan terbuka serta saling mengisi untuk mendapatkan pemecahan permasalahan.

(2)    Menampung aspirasi dari berbagai elemen masyarakat untuk diperjuangkan melalui DPRD.

(3)    Melakukan komunikasi secara periodik dengan konstituen dalam rangka penyerapan aspirasi masyarakat dan melakukan sosialisasi kebijakan pembangunan.

 

 

 

BAB IX

RAHASIA

 

Pasal 17

 

(1)    Anggota DPRD wajib menjaga rahasia yang dipercayakan kepadanya, termasuk hasil rapat yang dinyatakan sebagai rahasia sampai batas waktu yang ditentukan atau sampai masalah tersebut sudah dinyatakan terbuka untuk umum.

(2)    Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku juga bagi anggota Badan Kehormatan dan anggota DPRD yang telah berakhir masa jabatannya.

 

BAB X

LARANGAN, SANKSI, DAN REHABILITASI

 

Bagian Kesatu

Larangan

 

Pasal 18

 

(1)    Anggota DPRD dilarang melanggar :

a.     Sumpah/janji sebagai Anggota DPRD dan/atau Pimpinan DPRD.

b.     Ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD serta Peraturan Perundang-undangan.

c.     Kewajiban dalam menjaga martabat, kehormatan, citra dan kredibilitas DPRD.

 

 

 

 

Bagian Kedua

Sanksi

 

Pasal 19

 

(1)    Sanksi yang diberikan bagi anggota atau pimpinan DPRD yang melanggar kode etik ini berupa :

a.     Sanksi ringan dengan teguran lisan atau teguran tertulis;

b.     Sanksi sedang dengan pemindahan keanggotaan pada alat kelengkapan DPRD atau pemberhentian dari jabatan pimpinan DPRD atau pimpinan alat kelengkapan DPRD; atau

c.     Sanksi berat dengan pemberhentian sementara paling singkat 3 (tiga) bulan atau pemberhentian sebagai anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(2)    Sebelum anggota DPRD dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka kepada yang bersangkutan diberikan kesempatan menggunakan hak jawab atau pembelaan diri secara patut.

(3) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada anggota atau pimpinan DPRD oleh Badan Kehormatan dan disampaikan oleh pimpinan DPRD kepada yang bersangkutan.

(4) Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian sebagai anggota DPRD diproses sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

(5)  Hal - hal yang sudah ditetapkan dalam peraturan Tata Tertib DPRD merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan peraturan kode etik ini.

 

Bagian Ketiga

Rehabilitasi

 

 

Pasal 20

 

(1)    Apabila anggota DPRD tidak terbukti melakukan pelanggaran sebagaimana diatur dalam Tata tertib dan Kode Etik DPRD setelah dilakukan penyelidikan, verifikasi, dan klarifikasi,  maka Badan Kehormatan harus memberikan rehabilitasi secara tertulis kepada yang bersangkutan berupa penyataan pemulihan nama baik, harkat dan martabat sebagai anggota DPRD, yang diumumkan dalam rapat paripurna.

(2)    Rehabilitasi secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan dalam rapat paripurna paling lama 1 (satu) minggu setelah yang bersangkutan dinyatakan tidak melanggar ketentuan Tata tertib dan Kode Etik DPRD oleh Badan Kehormatan.

 

 

BAB XI

KEKAYAAN, IMBALAN DAN PEMBERIAN HADIAH

 

Pasal 21

 

Anggota DPRD wajib melaporkan kekayaan secara jujur dan benar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang -undangan yang berlaku.

Pasal 22

 

Anggota DPRD dilarang menerima imbalan atau hadiah dari pihak lain, kecuali yang diatur oleh ketentuan peraturan perundang - undangan yang berlaku.

 

Pasal 23

 

Anggota DPRD dilarang melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

 

 

 

BAB XII

PERUBAHAN KODE ETIK

 

Pasal 24

 

(1)  Usulan perubahan Kode Etik DPRD dapat diajukan oleh sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) orang anggota DPRD dan lebih 1 (satu) fraksi.

(2)  Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD dengan disertai penjelasannya, daftar nama, tanda tangan pengusul serta nama fraksinya.

(3)  Usul perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan oleh Pimpinan DPRD dalam Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

(4)  Dalam hal perubahan disetujui, Rapat Paripurna menyerahkan kepada Badan Musyawarah untuk mengagendakan jadwal dan penetapan Panitia Khusus pembahasan perubahan.

(5)  Hasil pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diajukan kepada Rapat Paripurna untuk diambil keputusan.

 

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

 

Pasal 25

 

(1)  Kode Etik DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan ini merupakan aturan yang tidak dapat dipisahkan dari Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan DPRD Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

(2)  Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan kode etik ini, ditetapkan dan diatur lebih lanjut oleh Pimpinan DPRD bersama Pimpinan Fraksi -fraksi setelah dilakukan pembahasan oleh Badan Kehormatan.

 

 

Pasal 26

 

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar
 

Pengumuman

Aspirasi Masyarakat

Kirim Aspirasi

Artikel/Tulisan

Saiful.SP

Hari Jadi Pemerintahan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Kamis, 26 Januari 2017 | 11:18:11 WIB
Saiful SP

Lambang Daerah dan Artinya

Kamis, 26 Januari 2017 | 09:55:48 WIB
DPR Kota Bukittinggi

Download | Link | Kontak | Search | RSS | Indeks | Sitemap |

Copyrights © 2011-2019 • DPRD Lima Puluh Kota - Website Resmi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota • All rights reserved