Homeprofil

Hak DPRD

Hak DPRD

Berdasarkan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota Pasal 11 dalam menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya terkait pelaksanaan fungsi pengawasan, DPRD dibekali 3 (tiga) hak, yakni:

  1. Hak Interpelasi : adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada Kepala Daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
  2. Hak Angket : adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan negara yang diduga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  3. Hak Menyatakan Pendapat: adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat terhadap atas kebijakan Kepala Daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah disertai dengan rekomendasi penyelesaiannya ; atau sebagai tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket
Share on:

Komentar

Kirim Komentar

Nama Lengkap
Alamat/Kota
E-mail
URL Website/Blog
Komentar
 

Pengumuman

Aspirasi Masyarakat

Kirim Aspirasi

Artikel/Tulisan

Saiful.SP

Hari Jadi Pemerintahan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota

Kamis, 26 Januari 2017 | 11:18:11 WIB
Saiful SP

Lambang Daerah dan Artinya

Kamis, 26 Januari 2017 | 09:55:48 WIB
DPR Kota Bukittinggi

Download | Link | Kontak | Search | RSS | Indeks | Sitemap |

Copyrights © 2011-2019 • DPRD Lima Puluh Kota - Website Resmi DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota • All rights reserved